 |
| Pernah Jadi Guru Honorer: 2000 - 2008 |
Dilema itu nyata. Bahkan sudah di depan mata.
Di satu sisi, banyak sekolah masih kekurangan guru. Ruang-ruang kelas tetap berjalan dengan segala keterbatasan. Anak-anak tetap belajar, meski kadang tanpa pendampingan yang ideal. Itu fakta yang tidak bisa dibantah.
Namun di sisi lain, ada ironi yang sulit diterima: guru-guru yang setiap hari mengajar justru terancam “hilang” dari sistem.
Bukan karena mereka berhenti mengajar.
Bukan karena mereka tidak dibutuhkan.
Tetapi karena satu hal: tidak tercatat di Dapodik. Lucu? Atau justru tragis?
Ketika Realitas Dikalahkan oleh Data
Di negeri ini, kadang keberadaan seseorang tidak lagi ditentukan oleh apa yang ia kerjakan, tetapi oleh apakah namanya tercantum dalam sistem.
Seorang guru bisa hadir setiap hari. Mengajar dengan penuh dedikasi. Membimbing murid, bahkan sering menjadi penopang utama di sekolah yang kekurangan tenaga pendidik.
Namun semua itu bisa seolah tidak berarti ketika sistem berkata: “Anda tidak terdaftar.”
Pertanyaannya sederhana tapi mendasar:
apakah data lebih penting daripada kenyataan?
Dapodik: Alat atau Penentu Nasib?
Dapodik sejatinya adalah alat. Ia dibuat untuk membantu pendataan, perencanaan, dan pengambilan kebijakan. Tujuannya baik: agar distribusi guru merata, anggaran tepat sasaran, dan kualitas pendidikan meningkat.
Namun dalam praktiknya, alat ini kadang berubah menjadi penentu nasib.
Ketika data menjadi satu-satunya acuan, maka siapa pun yang tidak masuk ke dalamnya meski nyata bekerja akan dianggap tidak ada.
Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini soal keadilan.
Ada Apa dengan Data?
Masalahnya bukan pada datanya. Data tetap penting. Tanpa data, kebijakan bisa kacau.
Namun persoalannya muncul ketika:
- Data tidak diperbarui secara akurat
- Proses input bergantung pada keterbatasan operator
- Sistem tidak cukup fleksibel menangkap realitas di lapangan
- Validasi lebih mengutamakan prosedur daripada fakta
Akibatnya, data yang seharusnya merepresentasikan kenyataan justru menjadi penyaring yang menyingkirkan kenyataan itu sendiri.
Ironis.
Bagi guru honorer, kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut keberlangsungan hidup dan panggilan pengabdian.
Tidak tercatat di Dapodik bisa berarti:
- Tidak diakui sebagai tenaga pendidik resmi.
- Tidak mendapatkan insentif atau bantuan
- Tidak memiliki peluang dalam kebijakan pengangkatan
- Bahkan terancam tidak bisa mengajar
Padahal, mereka adalah bagian penting yang selama ini menutup kekurangan guru di banyak sekolah.
Tanpa mereka, banyak kelas mungkin sudah lama kosong. Kita tidak sedang menolak digitalisasi atau pendataan. Justru sebaliknya kita membutuhkannya.
Namun yang perlu kita luruskan adalah cara kita memperlakukan data.
Data seharusnya:
- Mencerminkan realitas, bukan menggantikannya
- Membantu manusia, bukan menghapus keberadaan manusia
- Menjadi alat kebijakan, bukan pengganti kebijaksanaan
Jika tidak, maka kita sedang membangun sistem yang rapi di atas kertas, tetapi rapuh di lapangan.
Saatnya kembali pada Nurani
Pendidikan adalah tentang manusia. Tentang guru yang mengajar, murid yang belajar, dan proses yang terjadi setiap hari di ruang kelas.
Ketika seorang guru nyata hadir dan berkontribusi, maka seharusnya sistem hadir untuk mengakui bukan meniadakan.
Kita perlu bertanya lebih jujur:
apakah sistem kita masih berpihak pada manusia, atau sudah terlalu tunduk pada angka dan data?
Wacana tahun 2027 ini seharusnya menjadi alarm, bukan ancaman yang membungkam.
Alarm bahwa ada yang perlu kita benahi bukan hanya dalam sistem pendidikan, tetapi dalam cara kita memandang realitas.
Jangan sampai yang hadir setiap hari di ruang kelas justru dianggap tidak ada.
Jangan sampai yang nyata kalah oleh yang tercatat.
Karena jika itu terus terjadi, maka yang hilang bukan hanya keadilan bagi guru honorer tetapi juga masa depan pendidikan itu sendiri.
Post a Comment